 | |
| Pembukaan kegiatan BIMTEK bendahara BOS-P & BOSDA |
"Melayani dengan Ikhlas, Bekarja dengan Tuntas. Berfikir cerdas dengan
hasil berkualitas" adalah tema kegiatan BIMTEK Bendahara BOS-P dan BOSDA
yang diselenggarakan oleh MKKS SMK kabupaten Tanah Bumbu yang bertempat di SMKN2 Simpang Empat menghadirkan narasumber langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan yaitu Bapak Ruslan dan Bapak Mulyadi. kegiatan ini
sendiri merupakan inisiatif dari pengurus MKKS Kabupaten Tanah Bumbu
menyikapi kebingungan pihak sekolah akan cara menyusun dan penggunaan
dana dari BOSDA maupun BOS Reguler.
Ribut Giyono,S.Pd.,M.M. selaku ketua
MKKS Kab. Tanah Bumbu yang juga merupakan kepala sekolah SMKN 2 Simpang Empat dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya kegiatan ini tidak lain adalah untuk menyamakan persepsi seluruh SMK yang ada di kabupaten Tanah Bumbu tentang Juknis BOS-P dan BOSDA, memahami tentang penggunaan dana, serta teknis pelaporan dari dana BOS-P dan BOSDA tersebut.
Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara BOS-P dan BOSDA, serta anggota Komite dari sekolah masing-masing untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ada disekolahnya kepada narasumber, sehingga aspirasi dari para stokeholder disekolah dapat di dengarkan dan diserap oleh pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini sendiri berlangsung selama 2 hari yaitu dimulai anggal 14 s.d. 15 April 2017, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta karena ini memang merupakan momen yang sangat tepat untuk menyampaikan keluhan maupun saran yang sifatnya membangun pendidikan daerah dimana mulai tahun 2017 ini pengelolaan sekolah Menengah Atas baik SMU maupun SMK di Kabupaten/Kota pengelolaannya di serahkan ke pemerintah Propinsi.
Ada 13 kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan, dimana pengelolaan sekolahnya berbeda-beda tiap daerah. misalkan seluruh SMU/SMK di Kabupaten TANAH BUMBU tidak dipungut bayaran atau gratis 100% tetapi di daerah lain masih ada yang memungut iuran sekolah. Ketika pengelolaannya dipindahkan ke pemerintah Propinsi maka ini menjadi kendala dalam proses kegiatan Belajar mengajar dikarenakan Dinas Propinsi juga membebaskan iuran bulanan siswa untuk sekolah. Meskipun Pemerintah Propinsi juga membebaskan biaya iuran bulanan, tetapi Juknisnya masih belum begitu jelas sehingga hal inilah yang membuat teknis penggunaan Bantuan dari Pemerintah berupa BOSDA menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dipahami oleh masing-masing sekolah. Berbeda dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu, dimulai dari tahun 2010 telah melaksanakan sekolah gratis dengan memberikan dana BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu), Juknis dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dirasa masih belum meng-akomodir keperluan dan kebutuhan sekolah.
Kegiatan ini berlangsung santai namun serius dan di akhir kegiatan sebagian besar peserta sudah mendapat gambaran bagaimana teknik penggunaan dana BOS-P dan BOSDA ini di pergunakan dan bagaimana teknis pelaporan anggaran ini disampaikan. <Linardi.LHF>
